REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Karut marut kasus Bank Century yang hingga kini belum membuahkan penyelesaian membuat sejumlah nama menjadi tertuding. Sebut saja mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono yang seakan terbawa dalam guliran bola panas.

Tak kunjung terselesaikannya masalah yang membawa kerugian negara sebanyak Rp 6,7 triliun tersebut membuat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie angkat bicara. Menurut dia, impeachment atau pemakzulan setidaknya dapat menjadi solusi awal atas nama petinggi negara yang ikut terbawa, seperti Boediono.

Pakar tata negara ini menjelaskan, pemakzulan seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman konstitusional, melainkan fasilitas konstitusional yang dapat melindungi presiden atau wakilnya selama menduduki jabatan.

"Upaya ini supaya tidak diberhentikan semena-mena. Kalau terbukti bersalah, baru diproses. Kalau tidak, bisa dilakukan rehabilitasi," kata dia saat berbincang dengan Republika, Kamis (20/12).

Menurut Jimly, upaya tersebut dapat menjadi salah satu cara penyelesaian masalah Bank Century yang tak kunjung selesai. Jangan nanti ketika sudah tidak punya kuasa baru dinistakan. Pemakzulan, lanjut dia, dapat dilakukan dan diproses melalui pengadilan konstitusi, yakni Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini meyakini upaya tersebut dapat membuahkan penyelesaian di berbagai pihak. "Kemungkinan selamatnya lebih besar." Kendati demikian, dia menekankan soal ijtihad, yakni menyangkut kebijakan yang diambil dalam kasus tersebut, baik bersifat salah atau tidak.

Menurut dia, setiap ijtihad yang dilakukan bukan merupakan sebuah kejahatan. Karenanya, jika pilihan yang diambil terbukti bersalah, masih mendapatkan satu pahala dan jika benar akan mendapatkan dua.

Ikuti Whatsapp Channel Republika