REPUBLIKA.CO.ID,BENGKULU -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyoroti fasilitas mewah yang dimiliki para kepala daerah, seperti rumah dan mobil di tengah kondisi rakyat yang miskin.
"Saya harap ini tidak terjadi di Bengkulu dimana kepala daerah punya mobil dan rumah mewah sedangkan rakyatnya masih banyak yang miskin dan tertinggal," kata Mendagri usai melantik Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu jabatan 2010-2015, Senin (17/12).
Mendagri berpesan agar dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas. Belanja daerah kata dia, diproyeksikan untuk masyarakat, bukan untuk sesuatu yang tidak mencerminkan efektivitas.
"APBD untuk masyarakat bukan untuk membeli mobil mewah pejabat," tambahnya. Ia berpesan agar ada konsolidasi manajerial dengan DPD, DPR, DPRD serta kepala daerah kabupaten dan kota.
Kerjasama antardaerah baik provinsi dan kabupaten/kota perlu ditingkatkan untuk mewujudkan daya saing.Gubernur juga diminta untuk meningkatkan pengawasan standar minimal pelayanan terpadu satu pintu. Lantaran saat ini, baru 85 persen kabupaten dan kota yang memiliki pelayanan terpadu satu pintu.
"Hendaknya di seluruh kabupaten dan kota sudah dibentuk pelayanan satu pintu agar standar biaya, waktu dan syarat yang jelas," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika