REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kawasan transmigrasi yang tersebar di berbagai daerah diharapkan dapat bertransformasi menjadi lumbung pangan nasional. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan impor dari negara lain dan mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan program transmigrasi sekarang berorentasi pada pembangunan kawasan yang didorong untuk memberikan kontribusi bagi ketersediaan stok pangan nasional. “Kita juga berambisi menjadikan kawasan transmigrasi ini menjadi lumbung padi dan pangan bukan hanya nasional tapi juga dunia. Pulau Jawa tak tersedia lagi tambahan tanah pertanian, tapi di berbagai tempat luar Jawa yiatu di kawasan transmigrasi imasih banyak terdapat lahan untuk pertanian,” ujar Muhaimin, Senin (17/12).
Selama ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berupaya memanfaatkan pembukaan lahan baru bagi transmigrasi di berbagai daerah agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk penyediaan lahan pertanian. “Saya terus meyakinkan semua pihak untuk mau bergabung bersama-sama untuk membuka dan memanfaatkan lahan transmigrasi baru untuk memasok kebutuhan stok pangan nasional. Kalau tidak kita bisa mengalami ketergantungan impor pangan yang merugikan,” ujar Muhaimin.
Ia mencontohkan saat ini Indonesia telah membutuhkan impor bagi berbagai jenis komoditas pangan seperti kedelai, padi, beras dan buah-buahan. Oleh karena itu Muhaimin mengajak instansi dan sektor-sektor terkait lainnya untuk menggunakan program transmigrasiitu untuk mempercepat pemenuhan stok pangan nasional untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.
Selama 10 tahun terakhir melalui program transmigrasi telah dibuka sedikitnya 12.000–20.000 hektare per tahun untuk lahan pertanian baru diluar Jawa dan Bali. Selain itu juga dilakukan pembukaan sekitar 1,24 juta lahan rawa hasil pembangunan dan pengembangan proyek pasang surut untuk masyarakat transmigran di delapan provinsi yaitu Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. (adv)
Ikuti Whatsapp Channel Republika