Senin 17 Dec 2012 15:45 WIB

Heryawan Bantah Gajinya Capai Rp 603 Juta

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Pernyataan LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis daftar lima gubernur dan wakil gubernur seluruh Indonesia, salah satunya gubernur Jawa Barat berpenghasilan Rp 603 juta perbulan. Jumlah penghasilan itu ditepis oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Menurut Aher, sapaan akrab gubernur, rilis Fitra merupakan sebuah informasi yang menyesatkan. "Rilis Fitra itu mnembuat persepsi orang menjadi salah menjadi kacau, padahal itu (Rp603 juta) dana operasional bukan gaji," ujar Heryawan, usai acara Peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia, Senin (17/12).

Heryawan menilai, LSM Fitra juga harus mengoreksi pernyataan tersebut. Dalam sebulan, kata dia, Ia menerima gaji sebesar Rp 8 juta dan tunjangan sebesar Rp 8 juta, ditambah dengan dana insentif sebesar 10 kali gaji.

 "Nggak ada itu gaji segitu. Hanya itu yang resmi. Baca anggaran dong, itu salah nomenklaturnya. Untuk lebih jelasnya tanya Biro Keuangan,"  paparnya.   

 

Jadi, sambung dia, tidak benar kalau gaji gubernur mencapai Rp 603 juta. Pernyataan Fitra yang menyatakan penghasilan Gubernur Jabar Rp 603 juta/perbulan bukan gaji seorang gubernur tapi dana operasional.

"Dana operasional Rp 603 juta per bulan, dan ada di setiap provinsi" tegasnya. Heryawan menjelaskan,  ada tujuh pejabat daerah yang menerima dana operasional tersebut. Yakni,  gubernur, wakil gubernur, ketua DPRD dan empat wakil ketua DPRD.

 Dana operasional tersebut, digunakan untuk membayar tol, membayar makan dan minum jika dalam perjalan dinas dan kunjungan ke daerah. Dana operasional tersebut ada, kata dia, karena gubernur tidak memperoleh (SPPD) seperti PNS dan kepala dinas.

 

Jadi, dana opersional tersebut dikelola oleh sekretaris gubernur termasuk untuk membayar sewa penginapan kalau keluar kota.   ‘’Saya tidak pernah menyentuh uang itu karena dikelolanya oleh sekretaris gubernur,’’ imbuhnya.

Selain dirinya, kata dia, rilis Fitra juga dinilai telah merugikan gubernur di provinsi lain. Antara lain, DKI Jakarta dan Jawa Timur. ‘’Hati-hati lah jangan memojokan orang,’’ katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement