REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sohibul Iman, mengapresiasi rencana pemerintah untuk merampingkan struktur organisasi di seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L).
“Langkah ini sangat penting untuk mendorong reformasi birokrasi agar semakin optimal dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi dan ramah terhadap dunia usaha," katanya, Senin (17/12).
Ia menilai investasi dan sektor usaha selama ini kurang berkembang optimal karena proses perizinan yang lama, berbiaya mahal dan masih marak pungutan liar. Penyerapan belanja modal juga tidak maksimal sehingga infrastruktur menjadi buruk dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
Ini ditambah dengan tata kelola, kinerja dan pelayanan birokrasi yang buruk dan lambat. Menurutnya hal tersebut menjadi hambatan besar bagi investasi dan dunia usaha di Indonesia. "Permasalahan birokrasi telah menyebabkan rendahnya peringkat daya saing Indonesia," ujarnya. Birokrasi yang besar dan terlampau gemuk, menyebabkan eksekusi kebijakan menjadi lambat dan banyak tumpang tindih.
Ia menilai perampingan akan bagus untuk meningkatkan kecepatan eksekusi kebijakan dan meningkatkan kualitas layanan publik. "Pemerintah harus serius menjalankan rencana ini”, imbuhnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) berencana merampingkan struktur organisasi di seluruh Kementerian dan Lembaga untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Hal ini karena banyak struktur organisasi yang ada di K/L yang dianggap terlalu gemuk dan juga memboroskan anggaran belanja pegawai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika