REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta masih menunggu penjelasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai keberlangsungan mega proyek mass rapid trans (MRT).

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri, mengaku khawatir apabila Gubernur DKI Joko Widodo tidak segera memutuskan secara tegas keberlangsungan MRT di Jakarta maka proyek ini akan berpindah ke daerah lain.

"Nanti kalau tidak jadi, kemudian MRT diambil Surabaya kita malu.  MRT-nya lebih dulu dari pada di Jakarta," kata Misan, Jumat, (14/12).

Menurutnya, kota besar seperti Jakarta sudah selayaknya memiliki MRT. Bahkan MRT menjadi salah satu ciri dari kota besar seperti di Singapura, Malaysia, dan Jepang. "Jakarta ketinggalan terus," kata politisi Partai Demokrat ini.

Misan menambahkan, DPRD akan melakukan pendalaman mengenai konsep MRT dengan mengundang beberapa ahli transportasi dan masyarakat, baik pihak yang mendukung maupun yang menolak. Sehingga ada pandangan yang berimbang dan objektif bagi DPRD untuk memutuskan proyek ini.

DPRD juga akan melakukan rapat kerja dengan Pemprov DKI untuk melihat rincian program kebijakan Jokowi. Setelah tercipta kesepahaman, kata Misan, DPRD akan menetapkan dalam APBD tahun anggaran 2013.

Sebelumnya,  Gubernur Jokowi menilai pembangunan MRT terlalu mahal. Jokowi berupaya agar beban pengembalian hutang pembangunan MRT bisa direnegoisasi. Pasalnya, berdasarkan perhitungan dengan beban hutang yang diajukan sebesar 70:30, harga tiket MRT bisa ditekan hingga Rp 19 ribu per penumpang. Sehingga Pemprov DKI Jakarta tidak tertalu besar memberikan subsidi kepada penumpang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika