REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hassan Ishaq memastikan partainya tidak akan mengintervensi presiden perihal pengganti Menpora Andi Mallarangeng.

Lutfi mengatakan jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden yang tak boleh dicampuri. "Menteri itu hak prerogatif presiden, kami partai menyerahkan ke presiden," kata Luthfi kepada Republika, Kamis (12/12).

Mengenai sikap PKS bila jabatan Menpora kembali diduduki kader Demokrat, Lutfi menyatakan bila itu keputusan presiden tak ada yang perlu dipermasalahkan. Namun Lutfi menegaskan sampai sekarang dirinya belum mendengar siapa orang yang akan diangkat presiden menggantikan Andi Mallarangeng.

"Secara resmi kami tidak akan menanggapi rumor," ujarnya.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Ade Kommarudin juga punya pendapat senada dengan Lutfi.  Golkar, kata Ade menyerahkan sepenuhnya jabatan menteri kepada presiden. "Menteri itu bukan urusan Golkar. Hak prerogatif presiden," katanya.

Ade mengatakan isu mengenai menteri dan reshuffle sebaiknya tidak terus dibesar-besarkan media. Menurutnya saat ini pemerintahan butuh fokus kerja yang lebih tinggi. "Pemerintahan tinggal 2014. Media jangan mengarang-ngarang reshuffle," ujar Ade.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie menyatakan dirinya belum mendapat informasi soal siapa yang bakal mengganti Andi Mallarangeng. "Jangan tanya saya. Tanyakan langsung ke presiden," katanya.

Marzuki menggaris bawahi bahwa jabatan menteri sepenuhnya adalah hak presiden yang diatur dalam konstitusi. Dia berharap semua pihak menghormati apapun keputusan presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika