REPUBLIKA.CO.ID, Presiden dinilai sedang panik akibat isu korupsi yang menghantam pejabat pemerintah. Menurut mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, isu korupsi selama ini digunakan rezim SBY untuk menghantam lawan-lawan politik.
"Ketika berbalik ke mereka sendiri, keadaannya berubah, panik," ujar Yusril di Hotel Sultan, Selasa (11/12).
Selama ini, menurut Yusril, peraturan serba tidak jelas dan abu-abu. Jika seorang pejabat memang melakukan korupsi, kata dia, seharusnya ditindak tegas dan tidak dibela.
''Hukum harus diterapkan dengan tegas dan bijak meskipun terkait pejabat pemerintah,'' cetus Yusril.
Ia menilai Denny Indrayana memberikan contoh yang kurang baik ketika menjenguk Andi Malaranggeng. Wakil Menteri Hukum dan HAM itu, kata dia, sebelumnya rajin menuding advokat sebagai koruptor.
"Selama ini maki-maki orang bilang advokat koruptor. Kok pas Andi jadi tersangka malah jenguk koruptor," ujarnya.
Menurut Andi, siapapun bisa disangka sebagai pelaku korupsi. Namun, kata dia, mustahil pejabat tidak tahu peraturan perundangan.
Setiap pejabat, lanjut dia, ketika akan mengambil suatu langkah harus berkonsultasi kepada ahli. Jika para ahli sudah memberikan masukan, namun masih ngeyel, dia bisa terkena delik terpidana.
"Dia bisa tidak mengerti (peraturan), tapi pejabat di bawahnya pasti mengerti. Baiknya pejabat politik minta masukan kepada pejabat birokrasi secara profesional," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika