REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ungkapan ''pengkhianat bangsa'' yang dilayangkan mantan Menteri Penerangan Malaysia Tan Sri Zainuddin Maidin kepada mantan Presiden RI, BJ Habibie tidak perlu untuk dihiraukan.

The Habibie Center (THC), mengatakan tidak ada persoalan dengan pendapat tersebut. Komitmen berdemokrasi meyakinkan lembaga tersebut, sehingga THC merasa tidak perlu melayangkan sanggahan maupun protes.

''Kita ini tinggal dalam negara yang memiliki dan menjunjung tinggi demokrasi, nggak perlu juga dipersoalkan. (Pernyataan) itu hak dia,'' ujar Direktur Eksekutif THC Rahimah Abdulrahim saat dihubungi Republika, Selasa (11/12).  Menurut dia peradaban demokrasi di Indonesia jauh lebih tinggi ketimbang situasi di Malaysia.

Mantan menteri penerangan era Perdana Menteri Mahathir Muhammad itu, mengkritisi kebijakan Presiden Habibie di masa menjabat. Melalui opini yang ditulisnya dan dikutip oleh laman berita online Themalaysianinsider.com, poltisi lokal itu mengatakan kegagalan Habibie mempertahankan kedaulatan negara sendiri adalah bentuk dari ''pengkhianatan bangsa.''

Dalam opini yang beredar awal pekan lalu, dikatakan, lengsernya Pemerintahan Habibie (1999) silam disebutnya sebagai ''kehinaan''. Zainuddin mengistilahkan Pemerintahan Habibie sebagai 'The Dog of Imperialism', dan menekankan pemerintahan singkat tersebut telah menggunting dalam lipatan pemerintahan sebelumnya (Soeharto).

Meskipun dalam opini tertulis tersebut adalah bersifat personal, akan tetapi Rahimah mengakui banyak kekeliruan didalamnya. Dia menyampaikan pesan dari mantan Presiden Habibie agar jangan menghalangi penilaian dan pendapat orang lain. '

'Ini agak lucu. Tapi (Presiden) Habibie tidak mempersoalkan itu,'' sambung Rahimah. Dia menambahkan masyarakat di Indonesia lebih cerdas dalam menanggapi ''konfrontasi' verbal'' dari negeri seberang tersebut (Malaysia).

Ikuti Whatsapp Channel Republika