REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan Polri sepatutnya menanggapi serius data yang Komnas HAM tersebut sampaikan.

Neta membeberkan, perilaku negatif Polri terkait permasalahan HAM kerap kali dilakukan oleh anggota polisi di tingkat terendah. Menurut dia, kasus pelanggaran HAM oleh polisi banyak terjadi saat Polri mengamankan sebuah aksi yang melibatkan masa dalam jumlah besar.

Dalam proses pengamanan, Polri pun kerap kali melakukan aksi kekerasan, terutama saat pihak yang dikawal dari terjangan masa adalah sebuah perusahaan swasta.

 “Beberapa pengamanan di daerah seperti demo warga pada sebuah perusahaan perkebunan dan pertambangan, sering kali polisi justru berpihak pada perusahaan dan bukan pada masyarakat,” tegas dia pada Republika Senin (10/12).

 Ia melanjutkan, pada beberapa kasus pelanggaran HAM, polisi tampak tidak terkendali dan seolah tanpa pengawasan. Menurut dia, hal ini tak lepas dari kontrol yang buruk dari petinggi-petinggi Polri kepada bawahannya.

 “Sebetulnya ada dua kemungkinan. Kontrol yang buruk atau memang para petinggi ini sudah mendapatkan fee dari perusahaan yang minta mendapat penjagaan dari aksi masyrakat,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika