REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG -- Perangkat desa di Kabupaten Bandung belum memiliki jaminan kesehatan. Padahal pemerintah setempat sudah memberikan program jaminan kesehatan bagi PNS dan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Eddy Hidayat mengatakan, seharusnya perangkat desa mendapatkan perhatian serius, khususnya masalah kesehatan. Namun faktanya perangkat desa belum tersentuh dengan program jaminan kesehatan.
“Hingga sekarang belum tersentuh dan nampaknya belum terpikirkan sama sekali oleh pemerintah. Padahal kesehatan perangkat desa sendiri perlu mendapat perhatian serius,” ujarnya ketika dihubungi Ahad (9/12) malam.
Menurut dia, sebagian besar perangkat desa menyampaikan keinginan agar pemerintah memperhatikan nasib mereka. Rata-rata, mereka meminta pemerintah mengalokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan.
“Perangkat desa merupakan aparat pemerintahan terdepan di daerah. Fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Tetapi kesejahteraan dan kesehatan belum mendapat perhatian serius dari pemerintah,” ujar dia.
Saat ini, lanjutnya, pemerintah baru melaksanakan program jamkesmas dan jamkesda untuk warga kurang mampu. Serta program asuransi kesehatan (askes) bagi para PNS.
Sedangkan program untuk kesehatan perangkat desa, sama sekali belum digulirkan oleh pemerintah.
“Seharusnya perangkat desa sebagai abdi negara juga mendapat fasilitas yang sama. Ini akan menimbulkan kecemburuan sosial,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
