REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengatur Kegiatan Gilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng meminta penyaluran BBM bersubsidi dilakukan dengan sistem tertutup.
Menurutnya, mekanisme tersebut untuk mempermudah kontrol BPH Migas terhadap penyaluran BBM subsidi."Selama masih terbuka tentunya akan sulit dikontrol," katanya.
Pertamina sendiri mengaku bakal menawarkan Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) sebagai upaya mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Program ini menggunakan teknologi tertentu guna mencatat berapa banyak BBM bersubsidi diserap di tiap kendaraan pelanggan.
"Jadi nanti, kita akan tahu mobil yang mengisi BBM, di mana dia mengisi dan berapa kali dia melakukan pembelian BBM bersubsidi," kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya. Namun, ujarnya, payung hukum dari pemerintah tetap diperlukan.
"Menjaga fisik SPBU itu sulit, ini menjadi solusi," katanya. Bila ini diterapkan ia yakin minimal 1,5 juta kl BBM bersubsidi diselamatkan atau setara dengan Rp 7,5 triliun.
Saat ini, proyek awal sudah dilakukan di Kalimantan Selatan dan Tengah. Setidaknya ada 108 unit SMP yang dipasang dari target 112 unit SMP. Untuk pemasangan SMP, Pertamina membutuhkan dana sekitar Rp 18 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
