REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias (Jokowi) besok sekitar pukul 15.00 WIB, akan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) berkaitan dengan rencana pembagian beban anggaran pembangunan MRT.

Pemerintah pusat menawarkan menanggung 58 persen anggaran MRT dan sisanya 42 persen akan ditanggung pemerintah provinsi (Pempreov) DKI Jakarta. Jokowi menilai beban anggaran tersebut terlalu berat, sehingga merasa perlu untuk membahas soal itu lagi. "Kemarin saya minta 70:30, 70 pusat, 30 pemprov DKI," ujarnya pada /Republika/, Senin (3/12).

Rencananya, setelah urusan dengan Menkeu selesai, Jokowi akan melakukan negosiasi ulang dengan investor Jepang mengenai isi perjanjian yang mengharuskan Gubernur DKI bertanggung jawab mutlak dalam pembangunan MRT. Dia merasa keberatan dengan perjanjian itu.

Menurutnya, pihak BUMD, PT. MRT lah, yang harus bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dalam proyek pembangunan MRT. "Mestinya tanggung jawab penuhnya ada di PT itu dong. Kok masih bawa-bawa gubernur, saya juga tidak mengerti," ujarnya.

Oleh karena itu, dia akan membahas mengenai detail proyek MRT dengan investor Jepang. Setelah selesai, baru dia kembali diskusi dengan PT. MRT dan memberi aba-aba memulai proyek. 

Mengenai warga Fatmawati yang menolak pembangunan MRT, dia mengatakan akan mengadakan sosialisasi yang lebih jelas kepada warga.

Bahkan kalau perlu, mereka ditunjukkan langsung secara terbuka tentang MRT ke negara lain yang telah memiliki MRT. Kalau memang setelah ditunjukkan mereka masih merasa terganggu, baru diputuskan langkah selanjutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika