REPUBLIKA.CO.ID,DENPASAR--Pemerintah Provinsi Bali tetap menginginkan membangun jalur kereta api untuk meratakan perkembangan pariwisata di Pulau Dewata. Keperluan infrastruktur transportasi massal sudah mendesak di Bali mengingat kemacetan mulai menggejala di sana.
Akan tetapi, hasil studi kelayakan sementara bagi Bali untuk dapat memiliki jaringan kereta api belum mendukung ke sana.
Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, di Tabanan, Sabtu, PT Kereta Api Indonesia telah melakukan studi kelayakan tentang jaringan kereta api menghubungkan Denpasar di selatan Bali dengan kabupaten-kabupaten lain di sana.
"Saya dengar dari hasil studi kelayakan sementara ini dinyatakan tidak layak karena biaya terlalu tinggi dibandingkan dengan hasil yang akan dicapai. Oleh karena itu, ya sementara ditunda. Tetapi kalau memang sudah pasti seperti itu, ya kami cari investor," ucapnya.
Harga tanah di Bali sungguh tinggi dan hal ini menjadi hal tersendiri untuk dientaskan.
Ia menyampaikan, awalnya direncanakan biaya pembangunannya melibatkan BUMN dengan pemerintah provinsi dan kabupaten lain yang ikut urun saham seperti pola pembiayaan jalan di atas perairan yang menghubungkan Pelabuhan Benoa-Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua.
"Tetapi setelah distudi PT KAI, jadi kurang laik. Namun demikian, saya ingin jika secara komersial tidak bisa, kalau bisa manfaat sosial, budaya dan pemerataan pembangunan itu harus diperhatikan," ujarnya.
Dengan mengoperasikan kereta api, diyakini bisa semakin menggairahkan perekonomian di lintasan jalurnya. Selama ini pariwisata Bali cenderung terkonsentrasi di selatan Bali. Pasti tahu Pantai Kuta, Jimbaran, dan Nusa Dua... itu ada di selatan Bali.
"Ke depan harus dirancang lebih rinci dengan keterlibatan pemerintah daerah. Jika memang tidak bisa, kita pakai pendanaan dari luar, kalau sudah bisa ya kita berusaha, jangan sampai menjadi milik orang lain," katanya.
Ia menyarankan, supaya biayanya tidak terlalu tinggi, mungkin saja rel dibangun di sebelah jalan yang sudah ada
Ikuti Whatsapp Channel Republika