REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat koordinasi penentuan kelanjutan megaproyek Mass Rapid Transit (MRT) berakhir buntu. Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menutup jalannya rapat tanpa keputusan penentuan seperti yang dijanjikan sebelumnya.
Basuki memberi waktu satu pekan kepada anggota steering committee MRT untuk mempublikasi hasil-hasil kajian dalam situs web masing-masing institusi.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sendiri meninggalkan rapat lantaran harus menemui demonstran yang menutup jalan tol di Cilincing, Jakarta Utara.
Rapat sempat diwarnai ketegangan ketika perwakilan warga menuntut pengkajian ulang terhadap paparan proyek yang disampaikan PT MRT Jakarta. Di antara tuntutan keberatan warga adalah skema konstruksi MRT yang menggabungkan konstruksi bawah tanah (subway) dan di atas permukaan tanah (elevated).
"Kami dukung MRT, tapi jangan elevated. Jika pembangunan MRT dipaksakan di atas tanah pasar-pasar di sepanjang jalur MRT pasti akan hilang akibat pemotongan jalan. Di daerah Fatmawati saja ada sedikitnya 4 ribu pedagang pasar," kata Ketua Masyarakat Peduli MRT, Alex Tarone.
Ketegangan mulai memuncak ketika perwakilan warga yang berada di jalur MRT mengeluhkan minimnya transparansi proses kajian MRT.
"Selama bertahun-tahun kajian kami tidak dilibatkan. Untuk mengetahui perkembangannya pun harus curi-curi informasi," kata perwakilan warga Fatmawati, Mahesh.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Dedi Supriyadi Priyatna, mengatakan, skema konstruksi bawah tanah dan layang tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan. Untuk mengubah skema konstruksi menjadi total bawah tanah dibutuhkan kajian yang sangat memakan waktu.
"Artinya kita harus mendesain kembali dan akan ada kemunduran jadwal," ujar Dedi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika