REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menyatakan potensi kebocoran anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbilang tinggi. Hal ini disebabkan besarnya belanja aparatur pemerintahan.
Menurut Abraham, pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta bisa mencapai 80 persen. Namun akibat banyaknya kebocoran, angka ideal tersebut tidak pernah tercapai.
"Evaluasi PAD ini perlu ditingkatkan karena banyak pendapatan yang bocor," kata Abraham di sela seminar pencegahan korupsi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (28/11).
Ia menambahkan, anggaran DKI Jakarta yang mencapai Rp 22 triliun tahun 2012 ini semestinya bisa dimaksimalkan untuk pembangunan. Namun, belanja aparatur pemerintahan yang tinggi dinilainya makin meningkatkan potensi kebocoran tersebut.
"Tahun ini ada kenaikan belanja sekitar Rp 3 triliun. Tapi kenaikan belanja operasional lebih dimanfaatkan untuk kepentingan aparatur daerah, belanja kepentingan rapat dan sebagainya," imbuh Abraham.
Lebih lanjut, Abraham menilai ada tiga sektor yang paling rawan terjadi penyelewengan. Tiga sektor tersebut adalah penganggaran APBD, pelayanan publik, serta pengadaan barang dan jasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika