REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan di era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Khofifah Indar Parawansa, menyatakan Gus Dur tidak pernah terlibat kasus korupsi, apalagi dalam kasus Buloggate dan Bruneigate.

"Gus Dur tidak pernah diputuskan bersalah atas kasus Buloggate dan Bruneigate secara yuridis," kata Khofifah di Jakarta, Selasa (27/11).

Dikatakannya, lengsernya Gus Dur dari kursi kepresidenan sama sekali tidak terkait dengan kedua kasus hukum itu, namun akibat persoalan politik. "Negara ini negara hukum, tetapi Gus Dur diturunkan karena politik, bukan yuridis," katanya.

Sidang Istimewa MPR yang menurunkan Gus Dur, kata Khofifah, digelar bukan karena Buloggate dan Bruneigate. Bahkan, lanjutnya, bantuan Sultan Brunei yang dituduhkan dikorupsi belum pernah turun, baru berupa janji.

"Gus Dur terlalu transparan dalam mengelola negara, sehingga saat Sultan Brunei memberikan janji akan memberikan bantuan, sudah disampaikan kepada beberapa orang. Bantuan tersebut belum pernah turun sehingga tidak ada kaitan dengan korupsi, bersih, tidak bersih," katanya.

Oleh karena itu, kata Khofifah, jika ada pihak yang menyebutkan Gus Dur lengser karena korupsi, terlebih terkait Buloggate dan Bruneigate, maka itu sama sekali tidak benar.

Khofifah menyesalkan jika politikus Partai Demokrat Sutan Bathoegana benar-benar menyebut Gus Dur lengser karena kasus korupsi, seperti marak diberitakan beberapa hari ini.

"Atas nama Ketua Umum PP Muslimat NU, saya menyesalkan pernyataan Sutan Bathoegana soal Gus Dur," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika