REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Sarasehan Kebangsaan, "Menuju Era Baru Nasionalisme Indonesia" yang berlangsung di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (24/11) merekomendasikan soal keberpihakan pemerintah kepada rakyat harus kuat sehingga dapat mewujudkan kedaulatan maupun kemandirian bangsa.
"Perlunya sikap tegas pemerintah mendahulukan kepentingan rakyat merupakan masukan utama yang berkembang selama sarasehan, sekaligus mendapat penekanan agar upaya mengagas arah kemajuan bangsa dengan prinsip keadilan yang dirasakan seluruh rakyat, bisa lebih cepat tertangani khususnya di bidang kehidupan sosial ekonomi," kata Syahganda Nainggolan, selaku koordinator tim pengarah sarasehan, Ahad (25/11) di Bandung.
Secara umum, tambah Syahganda, kesimpulan diskusi antarpeserta dalam sarasehan juga menyoal keprihatinan atas berbagai nasib rakyat selama ini, seperti dalam kasus kepemilikan tanah, perburuhan, keterlantaran usaha kecil, dan terkait sebab akibat kemiskinan di tengah masyarakat luas.
Karenanya, pemerintah didorong lebih aktif mengembangkan program pemberdayaan ekonomi hingga ke tingkat pelosok dan meliputi berbagai sektor guna membebaskan penderitaan rakyat.
Menurutnya, pemerintah juga diharapkan semakin menjamin hak-hak dasar yang dimiliki rakyat, kemudian mempercepat terwujudnya hak ataupun kehendak rakyat untuk hidup bermartabat, dengan mengakhiri kebijakan elitis diskriminatif yang sekedar menguntungkan segelintir pihak berikut kalangan asing.
"Sudah saatnya akses dan aset ekonomi nasional direorientasi dan bahkan diredistribusi sebagai kebutuhan pemartabatan rakyat atau bangsa, bukan lagi memperkaya para pihak yang tidak bersentuhan dengan semangat dan agenda pengabdian untuk negara serta bangsa," jelas Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) itu.
Syahganda mengaku, pengorientasian mandat kerakyatan dan pengutamaan hajat kemajuan bangsa itu, jika dilakukan serius oleh pemerintah maka ujungnya akan membuahkan kehormatan Indonesia di hadapan bangsa-bangsa lain, melalui tatanan pembangunan ekonomi yang prorakyat dan menyejahterakan anak bangsanya sendiri. Selain hal itu akan menghadirkan besarnya dukungan rakyat kepada penyelenggara pemerintahan. "Inilah hakikat sebuah nasionalisme ekonomi sejati dengan berpihak pada kekuatan rakyat, yang akan memperjelas sosok kemandirian bangsa untuk maju bersama menuju kejayaan negara," ujarnya.
Sementara itu, kegiatan sarasehan membahas enam topik dalam dalam bentuk masing-masing grup diskusi yaitu kemandirian pangan, kemandirian energi nasional, ekonomi berdaya saing, kebijakan moneter dan fiskal, kesejahteraan sosial berbasis "people centered development", dan reformasi birokrasi.
Acara tersebut diadakan oleh Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) dan diikuti sekitar 400 peserta dari berbagai penggiat kemasyarakatan, perguruan tinggi, unsur pemerintahan baik pusat dan daerah, intelektual/pengamat, pebisnis, praktisi media massa, serta pelaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
