REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG—Pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan pengobatan gratis terhadap pasien kerancuan kelamin. Selain didasarkan biaya pengobatan yang mahal selama ini belum ada kebijakan utuh dalam kasus kelainan kelamin (DOD) ini.
Hal ini ditegaskan Menteri Kesehatan RI, dr Nafsiah Mboi SpA MPH, usai membuka Seminar Internasional bertajuk ‘Sel Punca dan Gangguan Perkembangan Kelamin’ yang digelar Fakultas Kedokteran Undip, di Santika Hotel, Semarang, Sabtu (24/11).
Menurut Menkes, sejauh ini belum ada kebijakan di bidang kesehatan terkait kerancuan kelamin ini. Namun jika hal ini akan diwujudkan tentu harus didukung oleh sebuah perencanaan serta kajian- kajian yang lebih matang.
Salah satunya melalui penyelenggaraan seminar internasional di Semarang ini, guna mencari masukan bagi formulasi kebijakan tersebut. “Saya sendiri datang keSemarangjuga untuk belajar mengenai hal ini,” tegas Nafsiah
Menurutnya, seminar yang diprakarsai Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro Semarang itu, salah satunya membahas kerancuan kelamin dengan menghadirkan para pakar yang berkompeten di bidangnya.
Sehingga melalui forum-forum seperti ini dapat menggali berbagai pemikiran dan kajian terkait penanganan kerancuan jenis kelainan ini. Baik mengenai kebijakan, strategi penanganan, pengobatan dan lainnya.
Karena itu, Kemenkes sangat berharap banyak kepada Undip bersama tim-tim kesehatan lainnya untuk dapat menyusun kajian tersebut secara utuh. “Sehingga akan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan program Kementerian Kesehatan,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua Tim Kerancuan Kelamin Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Kariadi, Prof Sultana MH Faradz mengakui pihaknya siap melaksanakan apa yang menjadi harapan Menkes tersebut.
Menurutnya, sejak 2001 lalu, pihaknya telah menangani sekitar 600 kasus kerancuan kelamin. Jumlah ini, baru sekitar 450 pasien yang telah menjalani pengobatan. Selebihnya masih bersifat konsultasi dan pendampingan.
“Tak hanya itu, kami juga mengupayakan beberapa upaya agar para pasien ini lebih percaya diri di tengah masyarakat. Misalnya dengan memperkerjakan dan memberdayakan di kantin Fakultas Kedokteran Undip,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika