REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada dua jenis kerugian konsumen yang harus diperhatikan oleh PT KAI dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku pihak yang bertanggung jawab atas longsor dan ambruknya empat tiang listrik aliran di kilometer 45 di daerah Cilebut, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11).
Hal ini dikemukakan Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo, saat dihubungi, Sabtu (24/11). Menurut Sudaryatmo, kerugian pertama adalah kerugian bagi konsumen KRL bulanan. Karena mereka diwajibkan untuk membayar tarif KRL sebulan penuh di muka.
"Banyak tiket bulanan yang tidak bisa dipenuhi PT KAI. Pelanggan bulanan seperti ini biasanya lebih banyak dari Bogor,"jelasnya.
Sudaryatmo menjelaskan bahwa kompensasi atas ketidaknyamanan ini merupakan hak penumpang sebagai konsumen perkeretaapian Jabodetabek. Namun faktanya, saat ini layanan kereta api tidak bisa dinikmati oleh para pelanggannya.
Artinya, kata dia, konsumen dirugikan. Seharusnya PT KAI memberikan kompensasi jelas karena kerugian konsumen ini berpontensi ke arah ketidakadilan akibat banyaknya gangguan dan mereka sudah membayar. "Jelas ini melanggar hak konsumen,"tegasnya.
Kemudian yang kedua, kerugian bagi konsumen eceran. Bagi konsumen eceran kerugian berbentuk dari ketidakefektifan jasa perjalanan. Hal itu berupa ketidatepatan waktu akibat keterlambatan kereta yang berdampak para konsumen tidak bisa sampai di tempat tujuan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
Seharusnya, kata Sudaryatmo, PT KAI mengembangkan dan membangun model mutu pelayanan. Seperti contohnya menentukan berapa toleransi gangguan yang bisa diterima setiap bulannya. "Misalnya bila terjadi sampai lebih dari lima kali gangguan, maka konsumen bisa mendapat kompensasi," terangnya.
Ia pun mengusulkan PT KAI untuk mengubah sistem tiket berlangganan menjadi sistem deposit. Contohnya, sistem tiket di Singapura yang hanya mendebit saldo kartu ketika digunakan. Atau misalnya, tarif berlangganan bulan depan diberikan diskon 30 persen atau 50 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
