REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - DPR diminta tidak hanya berwacana soal keinginan menggunakan hak menyatakan pendapat dalam kasus Bank Century. DPR bisa menggunakan hak konstitusinya tersebut bila penyelesaian skandal Century tak kunjung selesai.

"Hak menyatakan pendapat DPR jangan jadi gertak fungsionaris DPR semata," kata Sekretaris Jendral PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo kepada Republika di Jakarta, Kamis (22/11).

Tjahjo menyatakan PDI Perjuangan mengapresiasi kemajuan KPK dalam penyidikan kasus Bank Century. Penetapan dua tersangka baru dari pejabat Bank Indonesia diharapkan bisa membuka tabir gelap kasus Bank Century.

Menurut Tjahjo tak ada alasan bagi KPK atau Polri bertindak lambat dalam menyelesaikan skandal Bank Century. Pasalnya audit investigasi yang dilakukan BPK dan KPK telah menghimpun lebih dari 150 saksi ditambah keputusan-keputusan politik dari Timwas DPR.

"PDI Perjuangan mendorong KPK dan Polri menyelesaikan skandal Bank Century," ujar Tjahjo.

Saat ini publik tengah menanti-nanti keputusan KPK menyelesaikan kasus Bank Century. Penyelesaian yang lamban akan menimbulkan tanda tanya publik mengenai kinerja KPK. "Proses penegakan hukum. Bank Century sudah lebih dari dua tahun sejak keputusan Paripurna DPR," katanya.

DPP PDI Perjuangan sendiri menyerahkan wacana hak menyatakan pendapat pada keputusan Fraksi PDI Perjuangan di DPR. Hal ini karena fraksi merupakan kepanjangan tangan partai di parlemen. "Biarlah pimpinan fraksi PDI Perjuangan melakukan langkah politiknya," kata Tjahjo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika