REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi Tony Prasetiantono menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2013 menjadi Rp 2.200.000 dari UMP 2012 sebesar Rp 1.529.000, seharusnya dilakukan secara bertahap.
"Secara logis saja, kalau UMP itu naik 10-15 persen dalam satu tahun itu tentunya akan mudah diakomodasi oleh perusahaan. Tapi kalau kenaikannya sekitar 44 persen, kenaikannya cukup drastis," kata Tony acara 'Market Outlook 2013' di Jakarta, Kamis (22/11).
Menurut Tony, kenaikan sebesar 44 persen itu akan lebih baik jika dipangkas menjadi dua tahap. "Lebih baik sekarang naik dan tahun depan naik, daripada tidak naik selama empat atau lima tahun itu kurang baik. Semua itu harus bertahap karena merubah struktur ongkos dalam waktu singkat itu juga tidak mudah," bebernya.
Tony juga mengaku cukup terkejut dengan kebijakan kenaikan UMP yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. "Saya cukup terkejut dengan jumlahnya, mungkin Jokowi di bawah tekanan dalam sebulan ini. Buruh tentunya senang dengan keputusan tersebut, namun ini dapat menjadi ancaman terhadap keberlanjutan usaha, kalau usahanya turun terus ujung-ujungnya PHK," tuturnya.
Harapan masyarakat kepada Jokowi yang bahkan sudah dianggap seperti 'Superman' yang bisa menyelesaikan berbagai macam masalah di Jakarta, serta tekanan dan juga popularitas yang akan menurun jika tidak menaikkan UMP DKI, bisa saja hal tersebut menjadi alasan tersendiri dari mantan Wali Kota Solo itu. "Dia kan juga pengusaha, seharusnya mengerti tentang hal itu," ujar Tony.
Sebagai konsekuensi dari kenaikan UMP tersebut, Tony menyarankan kepada pengusaha untuk dapat memotong ongkos perusahaan lainnya agar bisa tetap berjalan. Ia juga mengatakan kemungkinan terjadi relokasi industri akibat kebijakan kenaikan UMP itu.
"Kemungkinan relokasi industri bisa saja terjadi, jika iya, Jawa Barat yang akan diuntungkan," kata Tony.
Ikuti Whatsapp Channel Republika