REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengusulkan tiga opsi untuk menekan dan mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta memperkuat struktur APBN mulai tahun depan.
"Ada tiga opsi yang saya usulkan," ujar Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa.
Bambang mengatakan opsi pertama adalah dengan menaikkan harga BBM jenis premium dan solar sebesar Rp500 per liter sehingga diperkirakan akan menghemat subsidi Rp21,2 triliun.
"Kenaikan Rp500 itu kecil sekali, 'less painfull', karena dampak inflasinya lebih rendah," katanya.
Kemudian, opsi kedua, adalah semua angkutan umum dan barang beralih menggunakan gas yang diperkirakan dapat menghemat subsidi di seluruh Indonesia senilai Rp6,6 triliun serta kawasan Jawa dan Bali Rp3,9 triliun.
Opsi ketiga, kata Bambang, adalah melarang kendaraan pribadi roda empat menggunakan BBM bersubsidi yang dapat menghemat subsidi di seluruh Indonesia senilai Rp50,2 triliun serta kawasan Jawa dan Bali Rp29,6 triliun. "Idealnya tiga-tiganya dapat berjalan bersamaan," kata Bambang.
Selain itu, strategi efisiensi subsidi lain yang dapat dilakukan adalah melakukan konversi BBM kepada gas, melahirkan energi alternatif non BBM, menciptakan kendaraan ramah lingkungan dan hedging harga minyak.
Upaya tersebut, menurut Bambang, harus dilakukan karena selama ini pemberian subsidi BBM tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pengalokasian sasaran penerima subsidi BBM.
"Besarnya subsidi BBM akan mengurangi kesempatan untuk mengarahkan belanja negara lebih produktif dan berkualitas, dan konsumsi BBM sulit dikendalikan sehingga cadangan minyak akan cepat habis," katanya.
Bambang mengatakan situasi tersebut tidak menguntungkan pemerintah karena menyebabkan belanja subsidi BBM terus mengalami peningkatan dan efektivitasnya kepada masyarakat kecil terus dipertanyakan.
"Padahal BBM subsidi juga selalu meningkat akibat peningkatan harga minyak dunia, peningkatan konsumsi BBM akibat pertambahan kendaraan bermotor dan harga jual BBM lebih murah yang menimbulkan disparitas," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika