REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI, Marzuki Alie, meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPR kepada sejumlah direksi BUMN.

"Dahlan Iskan itu sebaiknya lapor ke KPK, tunjukkan semua bukti-buktinya, biar ditangkap saja pelakunya supaya DPR ini bersih," kata Marzuki.

Marzuki juga meminta supaya semua menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II mendukung Sekretaris Kabinet Dipo Alam dalam mengungkap kasus korupsi di lingkungan kementerian RI.

"Kalau menteri-menteri lain tidak melakukan korupsi, dukung Dipo, jangan malah dihajar dengan surat kaleng atau yang macam-macam," kata Marzuki.

Dahlan sebelumnya menyebut ada anggota DPR yang melakukan pemerasan terhadap sejumlah BUMN dengan melaporkannya kepada Badan Kehormatan (BK) DPR RI. Tudingan Dahlan tersebut mendapat respon dari Sekretariat Kabinet (Setkab) melalui penerbitan Surat Edaran Nomor SE-542/Seskab/IX/2012 perihal Pengawalan APBN 2013-2014 dengan Mencegah Praktik Kongkalikong.

Bahkan, Dipo juga telah mendatangi KPK guna melaporkan tiga kementerian terkait "kongkalikong" penggunaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2012 antara anggota DPR dan rekanan atau pengusaha.

Ikuti Whatsapp Channel Republika