REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Indonesia Network Election Survey (INES) menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono masih rendah.
"Temuan survei menunjukkan bahwa 94,8 persen rakyat tidak puas terhadap kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, kepolisian dan kehakiman," ujar Direktur Data INES Sudrajat Sacaawitra dalam acara Resume Hasil Survei Jelang Dua Tahun Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, di Jakarta, Senin (19/11).
Berdasarkan hasil survei INES terhadap 6.000 responden pada periode 5-21 Oktober 2012, sebanyak 83,2 persen responden menyatakan tidak puas, 11,6 persen responden menyatakan sangat tidak puas dan 5,2 persen puas terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi era SBY-Boediono.
Sudrajat mengatakan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat tersebut disebabkan lemahnya efek jera dalam penegakan hukum kasus korupsi yang disebabkan salah satunya oleh buruknya integritas penegak hukum.
Dia mengatakan keterlibatan aparat penegak hukum dalam berbagai praktik korupsi seperti pembekingan aktivitas ilegal, pemerasan, pungli, setoran, suap-menyuap, jual-beli kasus, jual-beli besar kecilnya tuntutan dan penggunaan pasal tuntutan di KPK dan kejaksaan terhadap para koruptor menjadikan fungsi penindakan menjadi tidak berjalan.
"Bahkan karena korupsi oleh penegak hukum, berbagai kasus korupsi yang ditangani mereka sering berujung SP3, dipetieskan atau bahkan berakhir damai," ujar Sudrajat.
Sementara itu terkait kemampuan ekonomi rumah tangga dan kesejahteraan rakyat, hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 42,5 persen responden menyatakan adanya penurunan, 33,6 persen stabil, 10,3 persen meningkat dan 13,65 persen sangat meningkat.
Di sisi lain, dari survei tersebut juga ditemukan bahwa sebesar 84,5 persen responden merasakan kondisi keamanan dan ketertiban selama pemerintahan SBY-Boediono kondusif dan stabil, 13,1 persen tidak kondusif dan stabil dan 2,4 persen menyatakan tidak tahu.