REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tindakan yang dilakukan Sekretaris Kabinet (Seskab), Dipo Alam ataupun Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak akan berdampak apapun terhadap pemberantasan korupsi di tanah air, bahkan cenderung tidak berkelas. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPR Anis Matta.
Pasalnya, menurut dia, apa yang dilakukan Dipo hanya akan menimbulkan kegaduhan politik saja. Jika Dipo dan Dahlan benar-benar ingin melakukan pemberantasan korupsi harusnya dirinya langsung membawa masalah ini ke jalur hukum, bukan membuka ini di media seperti yang dilakukannya saat ini.
"Saya kira, cara-cara seperti ini menurut saya tidak menyelesaikan masalah dan tidak berkelas, ini hanya membuka masalah tapi tidak menyelesaikan masalah," ujarnya di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (14/11).
Karena menurut Sekjen PKS, kalau benar-benar ingin menyelesaikan masalah alangkah bagusnya Dipo atau Dahlan langsung menempuh jalur hukum. Tapi kalau membuka hal-hal seperti ini, sekadar membuka ke media baginya ini hanya akan menambah kegaduhan masalah.
Terlebih, dikatakan Anis, kedua-nya juga tidak secara jelas menyebutkan bentuk pelanggaran yang dimaksud termasuk memberikan bukti-bukti nyata terkait kasus tersebut. Menurutnya hal-hal seperti ini bukan tindakan yang produktif dari seorang pejabat negara.
"Kita tidak tahu persis apa yang dimaksud pelanggaran oleh mereka, oleh karena itu sebaiknya dilaporkan saja ke KPK. Kalau benar-benar ada pelanggaran. Tapi kalau hanya membuat ribut seperti ini, setiap orang bisa melaporkan hal yang sama. Toh tidak ada tindak lanjutnya. Sekadar sebut nama. Menurut saya ini tidak produktif," jelas Anis.
Ia juga menilai apa yang dilakukan keduanya berbeda dengan wartawan. "Anggota kabinet melakukan hal yang seperti ini, tapi sekadar membuka-nya ke publik bedanya apa dengan wartawan. Kalau mau selesaikan masalah, jangan menyebar masalah. Tempuh saja jalur hukum," imbuh politisi asal Makassar ini.
Seperti diketahui, sekretaris Kabinet, Dipo Alam, menyebut ada ketua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terlibat dalam korupsi APBN. Ketua fraksi tersebut, kata Dipo, bertugas menciptakan program serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan agar disetujui DPR.
Dipo mengklaim hal itu berdasarkan laporan dari pegawai negeri sipil (PNS) menyusul surat edaran Nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah. Menurut dia, laporan PNS tersebut disertai bukti. Namun belum diketahui secara pasti apakah sudah dilakukan klarifikasi atas bukti-bukti tersebut.
Sedangkan beberapa waktu lalu Dahlan Iskan membuat kehebohan dengan menyampaikan ada-nya praktek kongkalikong antara anggota dewan dengan perusahaan BUMN. Namun sayang dirinya pun tidak secara jelas menyebutkan nama-nama yang dimaksud tersebut.
Bahkan saat memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPR ia hanya menyebutkan dua nama sedangkan lima nama berikutnya di berikan melalui surat resmi yang dilayangkannya kepada pimpinan BK. Namun tidak lama kemudian, Dahlan kembali mengirimkan surat kepada pimpinan BK yang diduga isinya adalah merevisi beberapa nama yang ada dalam surat pertama Dahlan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
