REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Kehormatan (BK) DPR akan memanggil kembali Menteri BUMN Dahlan Iskan setelah masa reses.
Hal ini terkait surat revisi yang dikirimkan Dahlan dalam suratnya pada Senin (12/11) kemarin.
"Terkait adanya perubahan ini, kami merencanakan akan memanggil Dahlan setelah reses," ujar Ketua BK, M Prakosa, di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (13/11).
Pemanggilan ini menurutnya dimaksudkan untuk meminta penjelasan Dahlan terkait adanya revisi nama oknum DPR 'pemeras' BUMN dalam surat yang dikirimkan mantan Dirut PLN Rabu (7/11) silam.
Selain itu, pihaknya kata BK akan meminta bukti konkret terkait tudingan praktik kongkalikong yang ada di DPR. Sebab, nama dan peristiwa yang diungkap kemarin tidak cukup.
"Semuanya akan kita tanyakan, terkait penambahan revisi dan lainnya, kami tidak ada masalah, semua penjelasan harus disampaikan pada BK," kata Prakosa.
BK juga akan melakukan rapat kode etik setelah masa reses ini. Pertama, pemanggilan terhadap tiga orang Dirut BUMN serta oknum-oknum DPR yang diduga memeras BUMN.
"Setelah reses, kami akan melakukan sidang etik secara maraton, dimulai tiga Direksi BUMN dan nama-nama dewan terkait," ungkap politisi PDIP ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika