REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Semangat bela negara akhir-akhir ini cenderung memudar di masyarakat, khususnya pemuda.

Mereka terlihat cuek dan acuh terhadap kondisi pertahanan dan keamanan negaranya. Hal itu menjadi keprihatinan Ketua Gerakan Bela Negara, Sabil Rachman, di Jakarta, Senin (12/11).

Yang membuatnya miris adalah masalah bela negara seolah hanya menjadi urusan TNI dan Polri. Padahal tugas bela negara tidak hanya terbatas pada dua institusi tersebut. Bela negara, kata Sabil, adalah kewajiban semua warga negara tanpa terkecuali.

“Kalau selama ini, bela negara lebih ke pemahaman bersifat fisik maka ke depan, lebih ke hal yang bersiat soft power," ujarnya.

Sabil mengemukakan, semangat bela negara surut sejak masa reformasi 1998. Hal itu disebabkan karena semua produk yang dianggap warisan Orde Baru harus dihilangkan. Akibatnya, pelajaran Pancasila dan UUD 1945 dalam sekolah yang menjadi modal dasar dalam konsep bela negara juga hilang.

Padahal, pelajaran Pancasila itu sangat penting karena memuat pemahaman menyangkut potensi kekuatan menghadapi infiltrasi dari dalam dan asing.

“Kami ingin memperjuangkan agar pelajaran Pancasila kembali diajarkan di sekolah-sekolah. Memang tidak berupa doktrin seperti pada Orde Baru, tetapi lebih ke pemahaman dan pengetahuan bela negara,” kata Sabil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika