REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan Sekretaris Jendral (Sekjen) KPU akan segera diganti. Rencana penggantian telah disampaikan KPU ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Surat ke Mendagri sudah dikirimkan KPU sejak 10 hari lalu. Dengan kejadian-kejadian kemarin kami harapkan ada percepatan," kata KPU, Husni Kamil Manik, di Jakarta, Senin (12/11).
Kejadian yang dimaksud Husni adalah tudingan terjadi konflik atau disharmoni dalam tubuh KPU, antara komisioner dengan kesekretariatan jendral. "Kemungkinan minggu ini dibahas dengan Mendagri," ujar Husni.
Dinamika dalam tubuh KPU, menurutnya telah terjadi sejak lama. Bahkan sejak 1999 sudah ada dinamika tiga bilik dalam KPU, yang terdiri dari wakil pemerintah, wakil partai, dan sekjen. Husni menjelaskan dinamika itu tidak selamanya negatif. "Ada hal yang positif. Seperti teori sosiologi. Ada konflik, ada keseimbangan," ucapnya.
Sebelum berangkat ke Amerika Serikat, menurut Husni rapat pleno sudah digelar tentang penggantian sekjen. Melalui diskusi formal dan informal, antara komisioner KPU dan Sekjen.
Kata Husni, Sekjen sudah menyetujui skema pergantian yaitu berhenti sebelum masa pensiunnya tiba pada Februari 2013. "Kami tidak hanya bahas pertimbangan individu pak sekjen, tapi organisasi keseluruhan. Kalau sekjen diganti, berarti ada penataan-penataan struktur di bawahnya," ujar Husni.
Sejak pimpinan dan komisioner KPU dilantik April lalu, pembentukan konsep organisasi yang baru sudah direncanakan. Walaupun tidak menjelaskan secara terperinci, struktur organisasi itu diharapkan Husni bisa menopang kinerja penyelenggaraan pemilu yang lebih efisien dan efektif.
Sebelumnya, Komisioner KPU Ida Budhiarti dalam kesaksiannya saat sidang resmi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengatakan molornya pengumuman verifikasi administrasi disebabkan tidak adanya sinergi kerja sekjen KPU.
"Ada laporan ke saya terjadi pembangkangan birokrasi dan pemboikotan pemilu, dukungan dari Sekjen tidak optimal. Ada pembusukan organisasi di KPU. Persoalan pembangkangan ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tapi juga sudah menyebar di tanah air," kata Ida, pada sidang DKPP, Jumat lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika