REPUBLIKA.CO.ID TRENGGALEK--Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan pihaknya akan menindak tegas anggotanya di DPR RI jika terbukti terlibat kasus "upeti" BUMN sebagaimana dituduhkan Menteri BUMN, Dahlan Iskan.
"Kami dari Partai Demokrat dengan tegas menyatakan apabila ada pelanggaran atau kekeliruan (dilakukan oleh anggota Fraksi Demokrat) tentunya akan dilakukan pemeriksaan, penyelidikan dan penindakan," katanya di sela kunjungan kerja di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Senin.
Secara implisit, putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak memungkiri adanya kemungkinan anggota DPR RI yang terlibat pemerasan ke sejumlah BUMN, sebagaimana akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di berbagai media massa.
Namun ia menyangkal hal itu sebagai cerminan lembaga/institusi DPR RI. Sebaliknya, lanjut Ibas, jika memang ada indikasi keterlibatan anggota DPR RI yang melakukan pemerasan ke sejumlah badan usaha milik negara, maka ia lebih condong menyebutnya sebagai oknum.
"Saya harus objektif mengatakan, tidak betul bila dikatakan institusi DPR RI melakukan pemerasan. Bilamana itu masih terjadi, ini berarti oknum," tandasnya.
Tudingan keterlibatan oknum (DPR RI) itu sendiri, menurut Ibas, masih harus dibuktikan melalui penanganan proses hukum yang jujur dan transparan.
Tindakan hukum maupun sanksi administratif, baik di tingkat DPR RI secara kelembagaan maupun institusi partai apabila dugaan pemerasan tersebut memang terbukti benar.
Sebaliknya, jika tuduhan yang telah terlanjur menjadi opini publik tersebut tidak benar, maka dia mendesak agar nama baik anggota DPR RI yang sudah terlanjur dipublikasikan telah melakukan pemerasan itu dipulihkan nama baiknya.
"Pelanggaran ataupun kekeliruan yang dilakukan oleh sejumlah oknum, ya bisa disampaikan dan dibuktikan tanpa menimbulkan kegaduhan, kegelisahan yang malah bisa mempergaduh antarinstitusi," imbaunya.
Secara prinsip, Ibas menegaskan Partai Demokrat mendukung semangat pemerintahan yang bersih dan semangat kerja sama yang baik antarlembaga pemerintahan secara profesional.
Ia menolak ikut terseret dalam polemik penyebutan inisial sejumlah oknum anggota DPR RI yang ditudingkan Menteri BUMN Dahlan Iskan, karena belum ada pembuktian secara hukum.
Namun, Ibas berjanji partainya akan melakukan investigasi dan tindakan internal apabila memang tuduhan pemerasan itu terbukti benar.
"Kami tidak mau berandai-andai dulu selama tudingan itu masih prematur. Kami sudah mendapat laporan dari fraksi, dan memang sementara ini kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika