REPUBLIKA.CO.ID, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD disarankan untuk menjalin komunikasi intensif dengan pihak Istana Negara agar bisa menyelesaikan perdebatan perihal tudingan pengaruh mafia narkoba dalam pemberian grasi presiden.
"Sebaiknya ada komunikasi intensif antara pihak pak Mahfud MD dengan pihak Istana. Saya yakin tidak ada satu pun pihak yang tidak mendukung pemberantasan narkoba," kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman, di Jakarta, Senin (12/11).
Irman mengaku prihatin dengan perdebatan yang terjadi. Sebab menurut dia perdebatan yang terjadi hanya merupakan kesalahpahaman semata dan jauh dari substansi.
"Saya prihatin rekomendasi ini menjadi kesalapahaman dalam melihat sebuah substansi. Ini soal pandangan saja, sehingga harus dibangun komunikasi dan harus diatasi segera antara pak Mahfud dan pihak Istana dengan bicara tenang," kata dia.
Ia mengatakan, percaya terhadap integritas kedua belah pihak. Namun apabila perseteruan terus berlangsung Irman khawatir justru akan menguntungkan bandar narkoba yang ada saat ini.
Sebelumnya Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menuding bahwa mafia narkoba sudah masuk ke lingkaran Istana dan memengaruhi presiden dalam memberikan grasi terhadap terpidana narkoba Meirika Franola alias Ola.
Sebab setelah diberikan grasi, Ola justru diduga kembali terlibat peredaran narkoba dari dalam selnya. Pernyataan Mahfud ditanggapi dengan keberatan oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Sudi meminta Mahfud membuktikan pernyataannya itu.
Sudi merasa terhina dan menganggap tuduhan Mahfud sebagai tuduhan yang amat keji, dan mencemarkan nama Lembaga Kepresidenan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
