REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu boikot pajak menjadi trending topic dalam beberapa pekan terakhir. Isu ini dipicu oleh hasil Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (Munas NU) di Cirebon beberapa waktu lalu.
Hasil Munas itu tercipta seiring maraknya pemberitaan tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak. Masyarakat kemudian menganggap bahwa uang pajak mereka dikorupsi oleh pegawai pajak.
Terkait hal itu, Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, menilai boikot pajak justru sangat merugikan negara dan rakyat. "Banyak mudharat-nya dari pemboikotan pajak. Boikot pajak justru akan menguntungkan konglomerat-konglomerat pengemplang pajak," katanya.
Yunahar menilai pemboikotan pajak tersebut masih sekedar wacana dan seruan moral agar uang pajak jangan dicuri. "Itu hanya pesan yang ingin disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) supaya betul-betul membersihkan aparat-aparat seperti Gayus," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa pemboikotan pajak merupakan upaya kontra produktif dalam upaya pemerintah menggenjot pembagunan nasional kkarena pajak sangat berguna untuk pembiayaan pembangunan negara.
"Jika ditinjau dari maslahah dan manfaatnya maka pajak diperbolehkan dan penerapannya diatur sesuai kebijakan pemerintah," lanjutnya.
Ditjen Pajak menjelaskan isu itu merupakan bentuk salah kaprah pemberitaan di media bahwa uang pajak diambil pegawai pajak. Secara sistem semua pembayaran pajak langsung masuk ke bank dan diadministrasikan ke kas negara.
Pegawai pajak tidak akan bisa mengeluarkan uang pajak ini dari bank. Jadi, tidak pernah ada uang pembayaran pajak yang masuk ke kas negara dan dikorupsi oleh pegawai pajak.
Ulama kelahiran Bukit Tinggi ini pun setuju bahwa kasus korupsi tidak bisa hanya dipersalahkan ke Ditjen Pajak. "Korupsi itu sudah terjadi di semuanya baik di tingkat legislatif, eksekutif dan yudikatif," katanya.
Oleh karena itu, menurutnya hukuman harus lebih tegas dan ditingkatkan untuk memberi efek jera. "Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu termasuk kepada para pengemplang pajak yang berduit," tambahnya.
Ditjen Pajak akan melakukan tindakan tegas dan tidak memberi toleransi kepada wajib pajak yang menunda pembayaran pajak. Selaku institusi yang mengemban amanat pemungutan pajak berdasarkan UU, Ditjen Pajak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administrasi berupa denda.
Pengasuh Ponpes Budi Mulia ini setuju dengan sanksi tersebut. "Harus ditindak tegas mulai dari pengemplang pajak yang besar-besar, jangan cuma ke rakyat kecil," ujarnya.
Ia menilai jika boikot pajak benar-benar terjadi maka pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, dia menyarankan perlunya perbaikan sistem perpajakan yang dapat mencegah adanya kebocoran-kebocoran. Langkah itu dilakukan untuk menumbuhkan kembali tingkat kepercayaan masyarakat membayar pajak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika