REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Roda demokrasi di Indonesia dijalankan dengan sistem dan biaya yang mahal. Menurut Jusuf Kalla, salah satu solusi yang dilakukan adalah dengan menghapuskan pemilihan umum kepala daerah di tingkat provinsi.

"Gubernur jadi wakil pusat saja," kata mantan Wakil Presiden periode 2004-2009 ini usai menjadi pembicara di kantor Lemhanas, Jakarta, Kamis (8/11).

JK mengatakan, demokrasi yang terus tumbuh pasca reformasi adalah sebuah perubahan yang positif. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Di antaranya soal rekrutmen politik untuk menentukan calon-calon pemimpin daerah.

"Dengan sistem baru, partai politik dibatasi merekrut dari kalangan non-PNS dan non-TNI. Akibatnya rekrutmen jadi terbatas. Perekrutan jadi lebih mengutamakan popularitas daripada performa," imbuh mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.

Ia mencontohkan, di Jawa Timur, banyak pemimpin daerah berasal dari kalangan tokoh agama alias kiai. Sedangkan di Jawa Barat, banyak pemimpin daerah berasal dari kalangan artis."Karena di Jawa Timur yang populer itu kiai, kalau di Jawa Barat yang populer artis," ujarnya.

Semestinya, lanjut JK, pemimpin yang ideal adalah sosok yang telah memiliki pengalaman dan rekam jejak yang bagus baik di bidang politik maupun kenegaraan. "Pemimpin yang ideal yang punya track record," pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika