REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kehormatan (BK) DPR kecewa atas isi surat yang dikirimkan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Pasalnya, Dahlan tidak melengkapi bukti akurat dugaan kongkalikong antara DPR dan BUMN.
"Di surat itu cuma kronologi. Yang saya harapkan adalah suatu kelengkapan dari bukti-bukti adanya pemerasan," ujar Ketua BK DPR M Prakosa di Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (8/11).
Terlebih menurutnya, selain tidak ada bukti konkret, tuduhan Dahlan tersebut hanya berdasarkan keterangan dari Direksi BUMN yang terlibat, artinya itu hanya data sekunder. "Yang disampaikan Dahlan cuma mendengar peristiwa dari Dirut doang. Dia gak mengalami sendiri. Data itu cuma data sekunder," tambahnya.
Selain itu, janji yang dilontarkan mantan Dirut PLN tersebut pada DPR kata dia tidak ditepati. Pasalnya, dalam pertemuannya dengan Dahlan Senin (5/11) kemarin pihaknya dijanjikan akan memperoleh isu atau peristiwa dan nama baru terkait praktik kongkalikong ini dalam suratnya yang akan dikirimkan Rabu (7/11).
Tapi, pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Di mana dalam surat yang dikirimkan kemarin hanya ada penjelasan kronologis dari salah satu peristiwa yang sudah disampaikan Dahlan pada Senin lalu.
Dalam kronologis satu peristiwa tersebut disebutkan menyangkut lima nama anggota DPR yang diduga terindikasi dari peristiwa tersebut. "Surat itu berisi satu peristiwa dari tiga peristiwa yang disebutkan Dahlan kemarin, nah dari kelanjutan satu peristiwa tersebut terdapat lima orang anggota DPR yang terindikasi,"jelas dia.
Oleh karena itu, BK jelas Prakosa belum dapat membawa kasus ini ke penegak hukum, karena belum ada bukti yang kuat, dengan hanya ada tiga kronologis peristiwa," Jika ada bukti kuat, kami bisa hari ini juga melaporkan pada penegak hukum, tapi kami gak dapat bukti-bukti itu,"kata Prakosa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
