REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN, Dahlan Iskan, menyatakan kesiapannya untuk menerima tuntutan hukum apabila laporan yang disampaikan kepada Badan Kehormatan DPR RI tidak terbukti kebenarannya.
"Karena saya lakukan ini, saya sudah siap dengan segala konsekuensinya," tutur Dahlan ketika ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu.
Dahlan menekankan bahwa laporan yang diberikan kepada BK DPR RI sebagai salah satu cara untuk membersihkan BUMN dari praktik kongkalikong dan permainan pihak lain. Laporan tersebut bukan untuk membereskan lembaga manapun.
"Saya ingin bekerja untuk BUMN bukan untuk orang lain. Saya tidak mau ada kesan saya lebih rajin membongkar-bongkar rumah tangga orang lain,'' katanya. ''Tetapi, saya justru harus lebih rajin membongkar rumah tangga sendiri.''
Mantan direktur utama PT PLN Persero ini menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut atas laporannya kepada BK DPR RI kepada lembaga yang berwenang.
"Kalau kemarin itu belum dianggap bukti, saya tidak tahu. Saya tidak tahu pemberantasan korupsi di negara ini mau serius atau tidak," tegasnya.