REPUBLIKA.CO.ID,JOMBANG--Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa gaji buruh di beberapa wilayah kota besar sebesar Rp1,5 juta perbulan tidak cukup, namun penentuan besaran gaji juga harus mempertimbangkan kondisi perusahaan.
"Saya menganggap gaji buruh Rp 1,5 juta perbulan itu tidak cukup, tolong dicatat itu," kata Hatta Rajasa usai menyampaikan orasi ilmiah pada acara wisuda sarjana Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur, Minggu.
Pernyataan Menko Perekonomian itu menanggapi maraknya aksi demo buruh di beberapa daerah yang menuntut kenaikan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota dan penghapusan sistem alih daya bagi buruh.
Hatta sepakat bahwa kesejahteraan buruh harus lebih baik, tetapi kondisi dan kemampuan perusahaan juga harus dipikirkan agar kinerjanya tetap sehat. "Harus ada titik temu dalam menyelesaikan masalah ini dan sekarang penyelesaiannya masih dibahas pihak-pihak terkait," ucapnya.
Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengingatkan para buruh untuk tidak lagi melakukan aksi "sweeping" ke perusahaan dalam menyelesaikan masalah, agar tidak sampai mengganggu operasional perusahaan.
"Saya minta jangan ada lagi aksi-aksi sweeping dari para buruh. Dalam penyelesaian masalah ini, harus ada keadilan. Kalau ada keadilan, investor juga tetap senang dan buruh juga tidak dirugikan," tukasnya.
Kendati aksi buruh cukup marak beberapa pekan terakhir, Hatta Rajasa belum melihat aksi tersebut berdampak terhadap larinya investor ke luar Indonesia.
Sebelumnya, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) pesimistis target ekspor sepatu pada 2013 sebesar 5 miliar dolar AS akan tercapai, karena sebagian produsen di Indonesia berencana merelokasi pabriknya ke negara lain.
Ketua Dewan Penasihat Aprisindo Anton J Supit mengemukakan, penghentian operasional pabrik akibat tindakan "sweeping" yang dilakukan serikat pekerja di sejumlah kawasan industri untuk menuntut penghapusan sistem alih daya (outsourcing).
"Industri alas kaki merupakan industri padat karya yang membutuhkan investasi besar. Akibat aksi sweeping serikat pekerja di kawasan industri, salah satu pabrik sepatu harus mengalami kerugian hingga Rp 5 miliar perhari," katanya di Jakarta, Jumat (2/11).
Anton menambahkan, investor paling takut jika tidak ada kepastian hukum dan jaminan keamanan dalam berinvestasi. "Investasi di sektor alas kaki sekitar 600 juta dolar AS akan terhenti jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas terhadap aksi buruh," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyebutkan, sedikitnya ada 10 perusahaan yang ingin hengkang dari Indonesia akibat masalah demo buruh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
