REPUBLIKA.CO.ID, MADIUN -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan siap melaporkan dan membawa kasus 'upeti DPR' ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seusai dirinya memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPR di Jakarta.
"Saya akan memenuhi panggilan BK DPR pada Senin (5/11) terkait masalah itu. Jika mereka meminta saya menyebutkan nama-nama pelakuknya maka akan saya sebutkan. Terkait laporan ke KPK, itu nanti setelah DPR," ujar Dahlan Iskan seusai memberi orasi ilmiah di Universitas Merdeka Kota Madiun, Jawa Timur, Ahad (4/11).
Ia bahkan tidak takut bila pernyataan dan sikapnya itu berujung pada penggeseran dirinya dari posisi di kabinet Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Dahlan menyebutkan, banyak cara yang dilakukan oleh oknum anggota dewan dalam meminta upeti di sejumlah BUMN. Di antaranya adalah melalui telepon, pesan singkat, dan juga permintaan untuk bertemu.
"Dari semua cara tersebut intinya adalah meminta bagian dan bahkan memintanya dengan jelas," tutur Dahlan Iskan kepada wartawan.
Ia juga menyatakan cukup banyak BUMN yang menjadi sasaran atau 'lumbung' para oknum anggota dewan tersebut. Hanya saja pihaknya masih enggan menyebutnya dan menunggu perkembangan dari pemanggilan dirinya oleh BK DPR mengenai kasus itu. "Yang pasti saya siap untuk memenuhi panggilan DPR tersebut," akuinya.
Selama di Madiun, Menteri BUMN Dahlan Iskan selain melakukan orasi ilmiah di Universitas Merdeka Kota Madiun, juga dijadwalkan mengunjungi pabrik gula di wilayah Magetan dan Ngawi.
Dahlan Iskan juga meresmikan proyek bantuan dari dana 'Corporate Social Responsibility' (CSR) Perusaaan Gas Nasional (PGN), berupa taman pendidikan anak usia muda (Paud), jaringan irigasi, dan pembangunan jembatan di Desa Prambon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika