REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay, mengajak masyarakat untuk tidak berwacana soal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang proyek Hambalang.

"Lebih baik kita percaya dengan BPK saja terlebih dahulu. Indonesia adalah negara hukum yang memiliki aturan," kata Saleh Partaonan Daulay seperti dikutip Antara.

Saleh mengatakan barangkali hasil audit BPK tidak memuaskan beberapa pihak. Karena, sebelumnya sudah beredar opini yang menyebutkan Menpora Andi Alfian Mallarangeng terlibat dalam penyimpangan proyek Hambalang.

Namun, sebagai lembaga auditor formal negara, hasil pemeriksaan BPK tetap harus menjadi referensi yang utama. Meskipun di dalam laporan itu, Menpora hanya disebutkan diduga membiarkan penyimpangan.

"Kecuali ada masyarakat atau lembaga seperti KPK yang bisa menemukan bukti bahwa Menpora terlibat, itu baru bisa ditindaklanjuti," ujarnya. "Bila memang fakta-fakta hukum yang ada mengatakan Menpora terlibat, ya pasti harus dihukum. Di mata hukum, presiden sekalipun harus dihukum bila bersalah."

Ikuti Whatsapp Channel Republika