REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan partai yang lolos tahap verifikasi administrasi sebanyak 16 partai, termasuk PDI Perjuangan.

Namun ternyata PDI Perjuangan merasa partainya mendapatkan tekanan-tekanan di daerah dan khawatir akan mempengaruhi dalam proses verifikasi faktual.

"Banyak masalah teknis yang akan berdampak politis. Partai oposisi dalam posisi yang rawan tindakan diskriminatif, meski kami yakin atas dasar dokumen yang kita berikan, partai kami akan lolos di 2014," kata Sekretaris Departemen Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), DPP PDI Perjuangan, Arif Wibowo dalam jumpa pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (31/10).

Arif menambahkan meski PDI Perjuangan dinyatakan lolos dalam tahan verifikasi administrasi oleh KPU, namun pihaknya tetap akan kritis dalam proses ini. Misalnya di daerah, pihaknya mendapatkan tekanan politik sehingga terkesan diskriminatif dan tidak adil.

Bentuk tekanan ini seperti dalam peraturan KPU, setiap partai harus memenuhi persyaratan 30 persen perempuan di provinsi dan kabupaten/kota. Jika partai tidak memenuhi persyaratan tersebut, lanjutnya, partai cukup memberikan penjelasan agar dapat diinventarisir kenapa tidak dapat memenuhinya.

"Tapi di daerah malah diancam harus memenuhi, kalau tidak, tidak akan lolos verifikasi," ujarnya. Senada dikatakan Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. KPU di daerah tugasnya hanya untuk mengecek, bukan meminta lagi dokumen dan kelengkapannya karena sudah diserahkan ke KPU Pusat

Ikuti Whatsapp Channel Republika