REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama dari beberapa fraksi di DPR mencuat ke publik perihal dugaan pemerasan yang dilakukan para wakil rakyat itu terhadap BUMN. Partai Demokrat yang beberapa anggotanya masuk dalam dugaan tersebut bergerak cepat.
Melalui Fraksinya di DPR, Demokrat akan segera melakukan pemeriksaan dan penyelidikan internal terhadap para anggotanya tersebut. "Kita juga akan mencari tahu kira-kira siapa-siapa yang dimaksud ini. Kita akan melakukan penyelidikan internal," ujar Ketua FPD Nurhayati Ali Assegaf di ruang FPD Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (30/10).
Dia juga menjelaskan, setelah terbongkar nama jelas dari ketiga inisial tersebut, FPD menurutnya akan segera memanggil yang bersangkutan untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatannya atas pemerasan pada pejabat BUMN.
Lebih lanjut dia mengatakan jika oknum tersebut terbukti melakukan pemerasan akan diberikan tindakan tegas hingga sanksi PAW (Pengganti Antar Waktu), yakni pencopotan sebagai anggota partai.
"Kami akan segera memanggil untuk mngklarifikasi yang bersangkutan. Kami juga akan melakukan penyelidikan internal dan jika terbukti diambil tindakan tegas dan hingga sanksi PAW," tambahnya.
Ke depannya, Nurhayati mengaku akan melakukan pengawasan dengan segera berkordinasi dengan seluruh anggota fraksinya dan mengingatkan mereka agar lebih disiplin lagi menjalankan tugasnya di komisi masing-masing.
"Ini kita lakukan terus menerus. Mengingatkan semua anggota di masing-masing komisi untuk lebih disiplin," tegas anggota Komisi I ini.
Sebelumnya, beredar SMS gelap terkait penjelasan oknum DPR yang terbukti kongkalikong dengan penjabat BUMN. SMS tersebut mengatasnamakan berasal Humas BUMN sebagai sumbernya. SMS tersebut berbunyi:
'Ini Inisial Anggota DPR RI yg memeras BUMN: AK, IM, SN, NW, BS (Golkar) PM, EV, CK (PDIP) AR, IR, SUR ( PKS) FA (HANURA) ALM, NAS, (PAN) JA, SG, MJ (PD) MUZ (GERINDRA) Info: Humas BUMN.'
Pihak Humas BUMN sendiri telah membantah keras mereka yang menyebar SMS tersebut. "Kami tidak pernah menyebarkan SMS tersebut. Kami tidak mau hubungan dengan DPR yang semakin kondusif menjadi hancur akibat SMS tersebut," tegas Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Halim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika