REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, mempertanyakan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merealisasikan pembangunan lajur Bus Transjakarta di wilayah setempat.
"Kami khawatirkan lintasan bus tersebut dari Jakarta ke Bekasi akan tidak jelas lantaran besarnya dana," ujar Sekretaris Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, Tri Adiyanto, di Bekasi, Jumat.
Menurut dia, pemerintah Kota Bekasi sudah menganggarkan Rp 5 miliar dalam APBD 2013 guna realisasi rencana tersebut. "Pemerintah Provinsi juga menyumbang Rp 5 miliar, dan Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 57 miliar dalam APBD 2013 mendatang. Nilai total pembangunan itu akan menghabiskan dana Rp 67 miliar," katanya.
Menurut dia, dana itu hanya cukup untuk pembangunan di sektor lintasan Bekasi karena akan dimanfaatkan untuk pembebasan lahan. "Jalan yang akan dibangun dari Bekasi ke perbatasan DKI Jakarta sepanjang 800 meter," katanya.
Tri mengatakan, dana Rp 67 miliar itu tidak termasuk untuk pembangunan halte. Namun, hanya membangun lintasan dan terminal busway yang ada di Harapan Indah Kota Bekasi.
Dia mengaku khawatir DKI Jakarta akan kewalahan membiayai lintasan busway dari Jakarta ke Bekasi. Alasannya, untuk 800 meter saja biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 67 miliar.
"Untuk 800 meter saja menghabiskan dana Rp 67 miliar, bagaimana DKI Jakata yang akan memakan panjang jalan besar," katanya.
Dengan dana Rp 67 miliar itu, kata dia, ada kenaikan penghitungan. Tahun 2010 lalu, hanya diperkirakan menghabiskan dana Rp 43 miliar. Sehingga, ada kenaikan sebesar Rp 24 miliar untuk pembangunan lintasan busway di Kota Bekasi.
Kenaikan itu, menurut Tri sangat wajar. Sebab, semua penghitungan itu berdasarkan pasar. Sehingga, tidak akan kaku dalam menghitung nilai material. Tri menegaskan, keberadaan unit busway diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau kita sejak awal hanya memberikan sarana lahan. Jadi pengadaan busway itu urusan DKI," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika