REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan bahwa ia hanya meneruskan surat edaran untuk mencegah praktik kongkalikong dengan oknum DPR, sesuai dengan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya tinggal meneruskan saja, dan seharusnya memang begitu," jawab Dahlan ketika ditemui usai rapat koordinasi di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam menerbitkan Surat Edaran nomor 542/Seskab/IX/2012 tentang Pengawalan APBN 2013-2014 dengan mencegah praktik kongkalikong ke seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan dan jajaran lembaga pemerintah non-kementerian serta pemerintah daerah.

Sebelumnya diberitakan, Dahlan telah mengirimkan pesan pendek kepada Seskab Dipo Alam pekan lalu agar seluruh pihak yang menerima surat edaran tersebut mengindahkan surat edaran itu untuk mencegah praktik kongkalikong.

Dahlan juga menyanggupi bila dipanggil oleh DPR untuk menjelaskan siapa oknum DPR yang kerap meminta jatah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Oh akan dipanggil ya. Saya akan datang. Masa sih dipanggil tidak datang," katanya.

Menyoal siapa oknum DPR yang meminta jatah kepada BUMN, ia enggan membeberkannya. "Ada deh," kelakar Dahlan sembari meninggalkan gedung yang berada di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, tersebut.

Seskab dalam surat edaran itu menyebutkan, demi suksesnya pembangunan untuk rakyat dalam sisa masa bakti KIB II, seluruh menteri dan anggota KIB II beserta jajarannya, pimpinan dan jajaran lembaga pemerintah non-kementerian, serta pimpinan dan jajaran pemerintah daerah untuk mencegah praktik kongkalikong dengan oknum anggota DPR/DPRD dan/atau rekanan, dalam pembahasan perencanaan dan pelaksanaan APBN 2013-2014.

Ikuti Whatsapp Channel Republika