REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panja Hambalang Komisi X DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk secepatnya menyelesaikan hasil audit Hambalang. Hal ini dilakukan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa secepatnya melangkah untuk progres kasus ini.
"Komisi X DPR meminta cepat, saya tidak menyalahkan. Harusnya kalau hasil audit lebih cepat ini bisa mendorong percepatan KPK melangkah, artinya paralel, tak perlu berjenjang. Bagaimanapun juga bisa gamblang, kalau perlu PPATK-nya," ujar Anggota Komisi X DPR, Dedi Gumelar, di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (22/10).
Dia menjelaskan bahwa pihaknya (Panja Hambalang) menyerahkan seluruh keputusan pada penegak hukum. Karena, domainnya ada di penegak hukum.
Sebab, menurutnya, Komisi X DPR hanya melakukan pembahasan, tidak sampai penyelidikan ke nilai Rp 2,5 trilyun. Tapi, Panja merasa terganggu, karena penegak hukum dalam hal ini KPK belum dapat berjalan lebih jauh untuk menuntaskan kasus ini. "Ini domainnya ada di penegak hukum. Harusnya KPK cepat jalan dan KPK sudah berjalan," jelas pria yang akrab disapa Miing ini.
Terkait tuduhan adanya intervensi pada anggota BPK, Taufiqurrahman Ruki, atas hasil audit Hambalang ini. Dia mengatakan bahwa hal itu akan tergambar dalam rapat Pleno Hambalang nanti.
Mengenai hilangnya nama Andi Mallarangeng dalam audit BPK ini, Dedi mengaku tidak tahu. Namun, dia sanksi jika Menpora Andi tidak terlibat. Meski begitu, pihaknya tidak akan menyalahkannya.
"Yang saya baca tadi pagi tidak ada, kalau nanti sama dengan pleno berarti benar ada intervensi. Secara hierarki Menpora tidak terlibat tidak mungkin. Kita tidak menyalahkan, tapi kalau disebut tidak terlibat itu tidak diterima," kata Dedi.
Sebelumnya kata dia dalam rapat Pleno yang ikut bertanggung jawab dalam kasus ini hanya sesmenpora, enam orang dari Menpora, empat orang dari Kemenkeu termasuk Menkeu Agus martowardojo, Kontraktor dan sub kontraktor.
"Bagaimanapun juga, masuk Menterinya tidak tahu. Yang ke dua ketika Pak Ruki bilang ada intervensi yang mempengaruhi investigasi, itu memang membuktikan dari hasil audit," ungkap politikus PDIP ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika