REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mendesak agar anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Taufiequrrahman Ruki untuk menyebutkan siapa yang berani mengintervensi BPK. Sebab, hal itu sangat mengejutkan dan memprihatinkan.

"Pernyataan Anggota BPK, Soal 'laporan BPK Di Intervensi' sangat mengejutkan sekaligus memprihatinkan, Taufiequrrahman Ruki harus menyebutkan siapa yang berani mengintervensi BPK,"ujar anggota BAKN Teguh Juwarna Pada Republika, Jumat (19/10).

Pasalnya kata dia BPK adalah lembaga tinggi negara yang bahkan secara yuridis lebih tinggi daripada KPK. Di mana keberadaan BPK diatur dalam UUD 45 pasal 23 e, sementara KPK hanya dengan UU. Selain itu, independensi BPK juga dijamin oleh UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK.  

Untuk itu menurutnya BPK harus secepatnya menyebut siapa dalang yang mengintervensinya, apakah dari luar atau dari dalam BPK sendiri.

Tapi mengingat besarnya wewenangan BPK, Teguh meyakini bahwa pihak yang mengintervensi pasti memiliki 'power terhadap auditor BPK,"Kalau dari dalam bisa atasan auditor tersebut, anggota BPK atau Pimpinan BPK.  Buat saya menimbulkan tanda tanya besar, siapa yg bisa menintervensi anggota BPK sekaliber Taufiequrrahman Ruki?  mantan Ketua KPK yang  jendral bintang 2 purnawirawan polisi,"jelasnya.

Untuk itu, sebagai anggota BAKN Teguh akan mengusulkan kepada pimpinan BAKN untuk segera mengagendakan rapat konsultasi dengan BPK untuk mengklarifikasi hal ini.  

"Bila keadaan ini dibiarkan maka kredibilitas BPK sebagai auditor negara akan terganggu,"tegas Anggota Komisi V fraksi PAN ini.

Sebelumnya, Anggota BPK Taufiqurrahman Ruki menilai laporan audit investigasi BPK mengenai proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor Jabar, diintervensi. Pasalnya, dalam laporan tersebut nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak dinyatakan terlibat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika