REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Duta Universitas Indonesia untuk Reformasi Birokrasi, Doktor Dewi Aryani, mengharapkan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dalam kurun waktu tiga bulan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus mampu menghilangkan pungutan liar.

"Bersama Jokowi-Basuki, DKI harus bersih dan melayani. Pelayanan kecamatan dan kelurahan harus jadi prioritas. Paling lama tiga bulan, tidak ada lagi pungutan liar (pungli) di DKI Jakarta, dan semua harus berbasis teknologi informasi," kata Dr. Dewi Aryani kepada ANTARA di Semarang, Senin (15/10).

Dewi mengemukakan hal itu terkait dengan pelantikan Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada hari Senin ini.

Berbagai harapan dan angan-angan warga DKI yang telah memilih, menurut Dewi, tentu mengharapkan keduanya segera bekerja merealisasikan berbagai janji selama kampanye.

Dewi yang juga anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan meminta Jokowi-Ahok segera menerapkan mekanisme pengaduan masyarakat setiap pelayanan publik, termasuk menerapkan "no wrong door policy" (kebijakan tidak boleh salah pintu).

"Selain itu, sanksi tegas harus diberlakukan terhadap aparatur yang masih 'main mata'. Saya rasa Jokowi jago dalam hal ini," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika