REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan bantuan hukum pada rakyat miskin secara gratis, menyusul disahkannya Raperda Bantuan Hukum untuk rakyat miskin menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Jalalludin Alham di Surabaya, Kamis (11/10) mengatakan, Perda tentang layanan bantuan hukum secara gratis untuk kaum miskin telah selesai dibahas oleh Dewan dengan pihak Pemrov Jatim.

Dalam Perda itu, masyarakat miskin yang ada di wilayah Jatim berurusan dengan permasalahan hukum termasuk para TKI atau warga yang terkena gusuran, berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis dari Pemrov Jatim melalui Lembaga Bantuan Hukum LBH dengan persyaratan tertentu.

“Perda ini dilatarbelakangi banyaknya kasus hukum yang menimpa masyarakat miskin, dan target Perda ini, mengusahakan masyarakat miskin tidak tertindas ketika berhadapan dengan hukum,” ujarnya.

Jalalludin menuturkan, dengan adanya Perda itu, masyarakat miskin di wilayah Jatim, diharapkan bisa lebih maksimal mendapatkan pendampingan hukum untuk kasus hukum yang dihadapinya. “Perda ini akan diterapkan mulai tahun 2013 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 200 juta setahun,” ungkap Jalal.

Soal anggaran yang hanya Rp 200 juta per tahun, pihak DPRD Jatim, kata Jalal, berkomitmen akan menyetujui penambahan anggaran jika tingkat penyerapannya optimal.

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jatim, Saut Marisi Siahaan SH, mengatakan, keputusan mensahkan Perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini atas masukan beberapa pihak, termasuk demi kepentingan masyarakat miskin di Jawa Timur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika