REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) melakukan survei terhadap masyarakat, dan menemukan dukungan publik terhadap demokrasi saat ini relatif tinggi. Sehingga dapat menjadi modal berharga bagi proses konsolidasi demokrasi Indonesia.
Menurut Wawan, survei tersebut dilakukan secara nasional, dengan sampel sebanyak 1.700 orang yang dipilih secara acak bertingkat. Dia mengatakan responden merupakan warga dewasa yang berusia 17 tahun atau sudah menikah, yang diwawancarai selama 25 Juni hingga 10 Juli.
Dia mengatakan, berdasarkan hasil survei, mayoritas responden atau 70 persennya menilai demokrasi merupakan sistem politik yang sangat baik. Sebanyak 79 persen responden juga cenderung setuju terhadap pernyataan demokrasi lebih baik dari sistem politik mana pun.
"Angka tersebut menunjukkan dukungan yang relatif tinggi terhadap demokrasi, meskipun sedikit lebih rendah dari rata-rata dukungan demokrasi di negara-negara yang sudah mapan demokrasinya," ujar Wawan.
Meskipun demikian, dia mengatakan, ada cukup banyak responden yang cenderung setuju terhadap beberapa pernyataan negatif terkait demokrasi. Responden yang menganggap demokrasi cenderung merugikan minoritas berjumlah 53,3 persen, demokrasi cenderung menghasilkan konflik di masyarakat sebesar 49,9 persen dan demokrasi tidak cocok dengan tradisi atau nilai masyarakat Indonesia sebesar 35,2 persen.
Sementara itu hasil survei lain, menurut Wawan, 40 persen responden menilai bahwa sistem politik Indonesia demokratis atau sangat demokratis, sedangkan yang menilai sebaliknya berjumlah delapan persen.
"Selain itu lebih dari setengah responden, atau 55 persen menganggap sistem politik demokrasi cocok atau sangat cocok bagi negara kita, dan hanya tujuh persen yang menilai sebaliknya. Sedangkan 72 persen responden merasa cukup puas, puas atau sangat puas dengan sistem demokrasi yang saat ini ada di Indonesia," kata dia.
Wawan mengatakan, meskipun dari hasil survei tersebut dukungan publik terhadap demokrasi relatif tinggi, namun persetujuan publik terhadap pernyataan negatif mengenai demokrasi juga patut diperhitungkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika