REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan masih banyak permasalahan yang dialami perempuan pekerja imigran."
"Masih ada permasalahan yang dialami perempuan pekerja migran," kata Linda di Jakarta, Selasa (9/10).
Linda menjelaskan gambaran permasalahan yang dialami perempuan pekerja migran, yang paling menonjol adalah pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja, gaji tidak dibayar, dokumen tidak lengkap, mengalami penganiayaan, pelecehan seksual, perkosaan, PHK sepihak, dan lain-lain.
"Tidak kalah pentingnya adalah permasalahan sosial sebagai akibat bekerja ke luar negeri, yaitu kemampuan keluarga dalam mengolah ekonomi hasil bekerja di luar negeri, masalah keretakan keluarga, dan kenakalan anak-anak," katanya.
Linda menjelaskan bukan hanya permasalahan keluarga yang ditinggalkan. Namun ada masalah lain salah satunya keluarga pekerja Indonesia di luar negeri yang turut serta berada di negara tujuan.
"Yang harus pula menjadi perhatian kita adalah keluarga pekerja Indonesia di luar negeri yang turut serta berada di negara tujuan seperti masalah pendidikan anak-anak, masalah akte kelahiran, masalah kependudukan dan lain sebagainya," katanya.
Linda menekankan Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen yang kuat dalam melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri. "Hal ini ditunjukkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait ketenagakerjaan selalu dibenahi dan disempurnakan, program-program dan kegiatan yang disusun semakin difokuskan untuk memberikan perlindungan," katanya.
Selain itu pemberdayaan dan penguatan juga terus dipertajam serta kesepakatan bilateral antar kedua negara dilakukan sampai dengan pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja di luar negeri.
"Yang terkini adalah ?diratifikasinya ?Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya," ujar Linda mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
