REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Lembaga Perekonomian Nahdhatul Ulama (PBNU) yang juga Wakil Ketua Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fahmi H Matori menolak bila langkah BPH Migas memasukan perusahaan minyak asal Belanda, Shell dalam tender penyaluran BBM bersubsidi sebagai langkah tidak nasionalis.

"Saya heran dengan tudingan itu," kata Fahmi kepada wartawan, Ahad (7/10).

Fahmi menyatakan nasiolisme tidaknya seseorang ditentukan dari rekam jejak dan kinerja. Dia mengatakan pelibatan Shell dalam tender tidak bertentangan. Pasalnya tender dilakukan sesuai mekanisme dan bertujuan menghindari monopoli penyaluran BBM subsidi.

Di sisi lain, tender diharapkan Fahmi bisa mendorong Pertamina kualitas pelayanannya kepada publik. Fahmi mencontohkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) asing yang merebak, pada akhirnya mendorong Pertamina meningkatkan layanannya.

"Karena banyak pesaing Pertamina juga akhirnya meningkatkan pelayanan. Buktinya program 'Pasti Pas', muncul," terangnya.

BBM bersubsidi yang akan ditenderkan BPH Migas dengan melibatkan Shell sebagai salah satu peserta berjumlah kurang 0,5 persen dari kuota BBM bersubsidi 2013, 46 juta kilo liter. Langkah awal ini diharapkan bisa memperbanyak perusahaan nasional dan koperasi dalam distribusi BBM bersubsidi.

"Sehingga, subsidi bisa dilakukan merata untuk umat dan rakyat. Tidak di monopoli Pertamina yang kurang bisa memeratakan cakupan wilayah distribusi di beberapa daerah di luar Pulau Jawa," tukasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika