REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan buruh berkumpul melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/10).

Aksi yang dimulai sejak 10.30 WIB itu dengan tegas menyerukan tiga hal yakni penghapusan sistem outsourcing dan kontak kerja tanpa kejelasan, tolak upah murah, dan pelaksanaan sistem jaminan sosial.

"Massa yang melakukan aksi di sini sebanyak 2.500 yang terdiri atas SPI sebanyak 1.000 orang dan 1.500 dari KSPSI," ujar Korlap Brigade Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Indra, di Jakarta, Rabu.

Buruh tersebut, datang ke depan kantor DPRD dengan menggunakan 15 bus. Indra mengatakan yang melakukan aksi adalah pekerja di Jakarta. "Sebelum melakukan aksi, kami melakukan sweeping terlebih dahulu."

Namun sweeping yang dilakukan, kata Indra, bersifat damai tanpa kekerasan yakni mengajak para pekerja melakukan mogok nasional. "Pukul setengah enam pagi, mesin-mesin sudah dimatikan," tambah dia.

Indra menjelaskan para buruh menolak sistem outsourcing karena merugikan karyawan. Menurut dia, berdasarkan UU, sebenarnya sistem tersebut tidak terlalu jelek, namun pengawasan yang dilakukan pemerintah lemah sehingga dimanfaatkan pengusaha.

Aksi buruh tersebut mengakibatkan kemacetan di Jalan Kebon Sirih. Dalam orasinya, buruh meminta maaf karena mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika